Beranda Edukasi SMK 1 Percik : Menyongsong Kehadiran Kurikulum Merdeka

SMK 1 Percik : Menyongsong Kehadiran Kurikulum Merdeka

43
0
BERBAGI

OASENEWS.com – Menghadapi Tahun Ajaran 2022/ 2023, SMK 1 Perguruan “Cikini” Plumpang menyelenggarakan Rapat Kerja pada 27 s/d 30 Juni 2022. Salah satu agenda utama adalah Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka. Bertindak selaku nara sumber adalah DR Kastolani, M.Pd. Rapat diikuti oleh para pimpinan serta guru SMK 1 Perguruan “Cikini”. Acara yang berlangsung di Mega Mendung ini dibuka oleh Wakil Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Yayasan Perguruan “Cikini”, Hari Poerwanto, M.Sn.  

Kurikulum Merdeka merupakan kelanjutan dari Program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim. Issue ini bergulir sejak Mas Menteri mendapatkan kepercayaan dari Presiden untuk bertugas dalam kementerian yang berperan penting dalam mempersiapkan generasi bangsa tersebut.

Konsep Merdeka Belajar atau Kurikulum Merdeka sendiri merupakan gagasan yang sangat brillian, karena pelaksanaannya bisa mengakomodir segala bentuk kreatifitas dalam mengembangkan kemampuan para siswa semaksimal mungkin. Kebijakan ini juga membuat pelaksanaan pendidikan berjalan adil. Hal mana kondisi sekolah di Indonesia sangatlah beragam dalam banyak hal, mulai dari fasilitas, guru, sarana pembelajaran sampai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang harus relevan/ equivalen dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam paparannya Kastolani menyampaikan berbagai materi penting terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka yaitu Kerangka Kurikulum, Kurikulum Operasional Sekolah, Capaian Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, Buku Ajar, Modul Ajar dan Penilaian Pembelajaran.

Kurikulum Merdeka mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2022/ 2023, namun masih diprioritaskan pada sekolah-sekolah Pusat Keunggulan (PK). SMK 1 Percik Plumpang merupakan salah satu sekolah yang dipercaya sebagai Sekolah Pusat Keunggulan, tentunya dengan segala bantuan dari pemerintah agar pelaksanaannya benar-benar dapat menjangkau target. Salah satu bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan Sekolah PK adalah keharusan sekolah melakukan kerjasama dengan dunia industri, agar setelah para siswa lulus, bisa diserap oleh perusahaan mitra sekolah dimaksud. Dengan demikian setiap program studi tidak dapat menampung siswa sebanyak-banyaknya, terlebih untuk program studi yang sudah berada pada titik jenuh, dikhawatirkan pada lulusannya tidak tertampung dalam dunia industri dan hanya akan menambah angka penggangguran.

Di sisi lain kebijakan ini juga sebaiknya diikuti dengan pemahaman dari dunia industri bahwa pada dasarnya tugas melakukan pendidikan bukanlah semata urusan pemerintah dan sekolah, namun selayaknya masyarakatpun ikut serta bertanggung jawab. Dan masyarakat yang paling kompeten untuk pendidikan SMK adalah masyarakat industri.     

LEAVE A REPLY