Beranda Headline Sempat Ditodong Pistol, Ini Cerita Status Lahan Warga

Sempat Ditodong Pistol, Ini Cerita Status Lahan Warga

440
0
BERBAGI

Oase,Ternate–Mahasiswa dan warga Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, yang tergabung dalam aliansi rakyat tolak penggusuran terus melakukan unjuk rasa di depan PN Kota Ternate (13/12/23)

Cerita warga telah menempati serta menguasai tanah sejak tahun 1959. pada dasarnya tanah kalumata adalah tanah adat melalui pemberian alm. Sultan Iskandar Jabir Sjah kepada alm Buka. seluas 1,5 HA atas pengabdian alm Buka.

Alm Buka sebagai jogugu loloda di dewan adat kesultanan ternate. Dari pemberian itu alm. Buka kemudian mengelolah tanah tersebut bersama ke dua anaknya bernama Djasia Buka dan Subur Buka.

Pada tahun 1970-an, lahan yang telah di miliki oleh alm. Buka, semenjak tahun 1959 kemudian di klaim oleh Letnan Kolonel Juharno sebagai tanah miliknya, yang menurut juharno tanah tersebut merupakan miliknya melalui pemberian dari melalui Swaparja/Elgendom, sehinga kemudian menimbulkan pertikaian antara Juharno dengan Djasia Buka yang merupakan anak dari alm. Buka, dalam pertikaian tersebut, Djasia yang gigih mempertahankan tanah orang tuanya sempat di todong pistol oleh juharno serta di tuding komunis.

Pada tahun 1978, juharno kemudian secara diam-diam telah menerbitkan sartifikat hak milik (SHM) dengan manipulasi identitasnya sebagai seorang petani yang kemudian berhasil di proses melalui SK Gubernur No. 89/HM/PL7Trt/78 Tanggal 1 Desember 1978 A.N Juharno yang di serahkan kepada Dandim 1501 Maluku saat itu sehingga terbitlah SHM Nomor 2029 atas nama juharno,

Pada perkembanganya tahun 1996, alm. Sultan Mudaffar Sjah membuat surat resmi dari kesultanan ternate untuk menerankan bahwa tanah yang di kelolah oleh Djasia Buka yakni merupakan anak dari alm. Buka memang benar-benar merupakan tanah adat pemberian kesultanan Ternate oleh alm. Sultan Iskandar Jabir Sjah kepada alm. Buka sebagai jogugu Loloda kala itu.

Dalam perkembanganya di tahun 2016 setelah Sultan Mudaffar Sjah Wafat, Julianto Hari Nugroho yang merupakan anak dari Juharno datang kemudain mengklaim tanah tersebut dengan membawa SHM milik Ayahnya dan meminta ganti rugi lahan kepada ahli waris dari alm. Buka dan seluruh warga yang tinggl serta memiliki bangunan di atas tanah tersebut. Namun ahli waris dari alm. Buka menolak permintaan ganti rugi lahan karena berpegangan pada status tanah adat pemberian dari Sultan yang sudah puluhan tahun di tempati oleh mereka,

Setelah mendapat penolakan ganti rugi, Julianto yang merupakan anak dari juharno kemudian melakukan tuntutan perdata kepada Pengadilan Negri Ternate kepada ahli waris alm. Buka, namun tuntutanya di tolak oleh PN Ternate karna di angap cacat formil.

Pada tahun 2017 pihak ahli waris alm. Buka, kembali di gugat oleh Juharno, dalam gugatanya Juharno menyerahkan surat yang beratasnamakan Sultan Mudaffar Sjah yang bertanggal 14 Agustus 1997 didalam isian surat tersebut menerangkan terkait pembatalan surat yang di keluarkan Sultan Mudaffar Sjah pada tahun 1996. Sehingga gugatan tersebut di menangkan oleh Juharno hingga ke tingkat PK (Peninjawan Kembali).

Berlanjut di tanggal 28 Mei 2023 pihak ahli waris alm. Buka mendapatkan surat dari PN Ternate terkait pelaksanaan Constatering/Pencocokan objek eksekusi proses Constatering ini di hadang oleh ahli waris dari alm. Buka, hingga prosesnya di tunda.

Setelahnya di tahun yang sama tanggal 14 November pihak PN Ternate datang kembali untuk melakukan Constetering ke dua yang di kawal oleh gambungan TNI-POLRI. Proses constetering kedua berhasil dilakukan hingga mengeluarkan surat eksekusi lahan dari PN Ternate tanggal 28 November 2023, namun proses eksekusi di tunda karena ada banyak desakan dari berbagai pihak terutama dari aliansi rakyat tolak penggusuran.

Pada putusan Mahkama Agung yang memenangkan Juharno justru terdapat banyak keganjalan didalamnya, pasalnya surat pembatalan yang di sertakan Juharno yang mengklaim pembatalan surat dari Sultan Mudaffar Sjah adalah surat yang di karang sendiri oleh Juharno, selain melakukan manipulasi adimistrasi, serta manipulasi identitas sebagai seorang petani yang mendasari terbitnya SHM 2029, padahal kalau Juharno merupakan seorang Anggota TNI aktif.

Manipulasi identitas dan menipulasi adimistrasi oleh Juharno telah di laporkan oleh korban sangketa tanah ke Polda Maluku utara semenjak tahun 2018, namun sejak pelaporan masuk hingga saat ini justru korban tidak pernah mendapatkan kepastian hukum dari proses pelaporan serupa.

Maka dari itu kami aliansi rakyat tolak penggusuran serta warga menuntut, Polda Maluku Utara segera melakukan gelar perkara, pengadilan Negeri Ternate harus mempertimbangkan eksekusi, pertanggung jawaban badan Pertanahan Nasional terkait penerbitan SHM No 229, Pemerintah Kota Ternate harus bertanggung jawab atas penggusuran di Kota Ternate.

Demikian sikap rilis dan posisi aliansi menyikapi problem sengketa lahan di kalumata.

Reporter : Ajim Umar

LEAVE A REPLY