Beranda Daerah Perekrutan KPPS Kec Moti Dianggap Cacat Prosedural

Perekrutan KPPS Kec Moti Dianggap Cacat Prosedural

131
0
BERBAGI

Oase,Ternate–Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Moti Tengah melakukan persiapan administratif maupun teknis, untuk menghindari pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 14 Februari 2024, mendatang.

Kerja PPK kecamatan dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan Moti Kota. Kemajuan kerja PPS desa saat ini adalah terbentuknya Panitia Kelompok Pemungutan Suara (KPPS).

Pada pembentukan KPPS, terindikasi cacat prosedur yang dilakukan anggota PPK. Hal tersebut disampaikan warga Moti yang enggan disebutkan namanya, menyebutkan, pendaftaran anggota KPPS pada 11-20 Desember menghasilkan 31 orang yang lulus tahap administrasi.

Ia menceritakan, pada tahap feedback dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS yang dilakukan oleh PPK kecamatan, dari 31 peserta yang lulus, 5 orang didiskualifikasi, sehingga menyisakan 28 orang yang akan masuk ke tahap seleksi berikutnya.

Dari 5 orang yang didiskualifikasi secara administratif, satu orang peserta terindikasi terlibat partai politik (dianggap sah secara hukum untuk didiskualifikasi).

Sementara satu orang lagi mengaku sedang sibuk di salah satu instansi di Kecamatan Moti dan harus didiskualifikasi tanpa wawancara untuk klarifikasi lebih lanjut.

Tiba-tiba diambil kebijakan sepihak oleh oknum yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan bahwa peserta lain yang diterima (lulus administrasi) sebenarnya adalah pegawai di bidang pendidikan (guru) yang diterima menjadi calon anggota KPPS tanpa mempertanyakan status pekerjaannya.

Baca Juga : Panwaslu Kec Weda Resmi Umumkan Perekrutan PTPS

Hal ini jelas menunjukkan adanya cacat prosedur yang dilakukan oleh anggota PPK yang melakukan intervensi dalam pembentukan anggota KPPS.”Ungkapnya

Ia menjelaskan secara mekanisme, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Sebab yang berwenang dalam pembentukan KPPS adalah PPS desa, bukan PPK kecamatan (Baca, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 13 tentang Pemilihan Umum).”Jelasnya

Ia juga mengatakan, feedback dan masukan calon anggota KPPS dilakukan oleh PPK kecamatan, bukan masyarakat. Jadi, dari 4 orang yang disebut-sebut didiskualifikasi secara administratif, ada keterlibatan pengambilan keputusan secara sepihak.

Artinya terjadi pengambilan kebijakan secara sepihak dengan dalih kekeluargaan dan adanya ikatan persaudaraan, sehingga anggota PPK melakukan intervensi kepada PPS dalam pembentukan KPPS desa.”Ujarnya

“Saya minta Bawaslu dan KPU Kota Ternate menindak tegas sesuai undang-undang pemilu terhadap kebijakan cacat prosedur yang dilakukan salah satu anggota PPK Kecamatan Moti yang seenaknya mengambil keputusan terkait pembentukan KPPS di Kelurahan Moti Kota.”Tegasnya

Baginya KPU dengan berbagai strukturnya merupakan lembaga independen dan citra Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Republik Indonesia.

Bagaimana kita bisa menyelenggarakan pemilu sesuai amanat UUD NRI 1945, padahal panitia penyelenggara sewenang-wenang menindas pemilu dan melakukan tindakan melawan hukum.”Tutupnya dalam rilis yang dikirm pada kru media oasenews.com

Reporter : Riski

LEAVE A REPLY