Beranda Headline Penyerahan Ito Gapura, Akademisi Nilai Pemkab Halteng Lemah Pengelolaan

Penyerahan Ito Gapura, Akademisi Nilai Pemkab Halteng Lemah Pengelolaan

547
0
BERBAGI

Oase,Ternate–Sikap Pemkab Halmahera Tengah dalam menyerahkan barang milik daerah (BMD) ke pemerintah kota Tidore kepulauan merupakan kebijakan yang sangat tidak elegan. Aset daerah yang harusnya bisa dikelola secara baik dan benar untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr Muammil Sun’an kepada kru media mengatakan sikap pemda Halmahera Tengah tidak populis. Sabtu, (25/11/2023).

Muammil menjelaskan barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya.” Ungkap Muammil

Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah menjadi mutlak sehingga dapat mendorong kemampuan fiskal.

Menurutnya, Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.

Jikalau diserahkannya atau dihibahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Ito Gapura dan barang muatan kapal tenggelam dari pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan merupakan kebijakan yg tidak populis.”Tuturnya

Oleh karena barang milik daerah (BMD) Pemkab Halmahera Tengah diperoleh tidak secara gratis melainkan terhitung dalam belanja/pembiayaan Pemda, yang diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah berupa PAD.”jelas muammil

Apa tujuan dari Pemkab Halmahera Tengah dengan menghibahkan barang milik daerah tersebut kepada pemerintah kota Tidore kepulauan? Karena proses hibah bukan solusi dalam pengelolaan barang milik daerah Apalagi aset Pemkab Halteng tersebut.

Muammil mengungkap sementara ito gapura dihuni oleh mahasiswa asal Halmahera Tengah, dan kenapa DPRD hanya bungkam dan menyetujui padahal aset tersebut tentunya punya nilai ekonomis dalam menunjang keuangan daerah.

Harusnya DPRD tidak diam dalam proses hibah barang milik daerah, karena menyangkut fungsi DPRD yakni penganggaran (budgeting).”Tutur Akademisi Universitas Khairun

LEAVE A REPLY