Beranda Daerah Ketum IMALAK Sulsel Tolak Revisi UU KPK

Ketum IMALAK Sulsel Tolak Revisi UU KPK

119
0
BERBAGI

Ketua Umum menyatakan, revisi UU KPK adalah upaya sistematis pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika itu terjadi, ketua Umum Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sulawesi Selatan ini menilai lama-kelamaan korupsi di Indonesia bisa menjadi budaya dan adat istiadat.

Ketua Umum IMALAK Sulsel menolak rencana DPR untuk merevisi UU KPK. Menurut DAMKERS revisi UU KPK merupakan upaya sistematis pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apabila itu terjadi, para Ketua Umum IMALAK Sulsel ini menilai lama-kelamaan korupsi di Indonesia bisa membudaya dan menjadi adat istiadat dianggap sistem nilai yang wajar atau lumrah.

Ketua Umum IMALAK Sulsel ini juga menilai, revisi UU KPK jelas merupakan kemunduran dalam pemberantasan korupsi karena isi RUU KPK versi DPR justru melemahkan KPK. Padahal, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang jadi role model dan sukses serta dijadikan contoh bagi sejumlah negara. Selain itu,  KPK juga merupakan anak kandung reformasi, gerakan politik pasca-1998 yang menginginkan agar Indonesia bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

”Memantau perkembangan politik dan hukum terakhir di mana ada upaya secara sistematis pelemahan KPK melalui RUU KPK, termasuk RUU KUHP. Hal ini menunjukkan kemunduran upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya diperkuat dan menjadi semangat dalam membangun martabat bangsa dan negara. KPK adalah suatu model sukses di dunia, sekaligus anak kandung reformasi yang mestinya dijaga dan diperkuat,” ujar Damkers Ketua Umum IMALAK Sulsel.

LEAVE A REPLY