Beranda Headline Fasilitasi Pembinaan Penanganan Pelanggaran, Implementasi Perbawaslu No 3 2023 Sentra Gakkumdu Bawaslu...

Fasilitasi Pembinaan Penanganan Pelanggaran, Implementasi Perbawaslu No 3 2023 Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakpus

68
0
BERBAGI

Oase,JAKARTA–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Pusat mengadakan Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran
sebagai Implementasi Perbawaslu No 3 /2023 Tentang Sentra Gakkumdu , di Best Western Kemayoran Hotel,Jakarta Pusat Rabu (20/12).

Perbawaslu No 3 /2023,
Peraturan ini mengatur tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu.
Gakkumdu terdiri atas:
1) Gakkumdu pusat;
2) Gakkumdu provinsi;
3) Gakkumdu kabupaten/kota; dan
4) Gakkumdu luar negeri. Gakkumdu pusat, Gakkumdu provinsi, dan Gakkumdu kabupaten/kota dibentuk sejak tahapan Pemilu dimulai atau paling lambat sejak tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dimulai.

Sedangkan Gakkumdu luar negeri dibentuk sejak Panwaslu LN dilantik atau paling lambat sejak tahapan kampanye Pemilu dimulai.

Dimas selaku pengampu kegiatan ini, anggota Bawaslu Jakarta Pusat mengatakan,”Peran Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) dapat menekan potensi pelanggaran pidana yang terjadi dalam Pemilu 2024.

“Kami berharap peran Sentra Gakkumdu dimaksimalkan. Selain bertugas menegakkan hukum pidana Pemilu, juga dapat bersama-sama menekan adanya potensi pelanggaran selama tahapan Pemilu 2024,” katanya.

Keterlibatan sentra gakkumdu dalam pemilu 2024 diharapkan bisa bekerja sama, demi terciptanya kondusifitas dan keamanan khususnya di wilayah Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Syahroji selaku Anggota Bawaslu DKI Jakarta membuka secara resmi kegiatan dan mengatakan
“Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dan sinergitas antara kepolisian ,kejaksaan dan Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Jakpus.

“Sentra Gakkumdu dapat menciptakan Pemilu 2024 yang berjalan kondusif, tertib dan aman. Jadi masyarakat ini merasa aman dan dapat merasakan Pemilu sebagai ajang demokrasi yang sebenar-benarnya demokrasi.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan dan kepolisian .

Paparan dari Narasumber pertama
Menurutnya Penanganan terpadu pelanggaran pemilu berupa sanksi pidana adalah jalan paling terakhir, sebelum itu harus dilakukan mediasi, dengan tetap menjaga integritas penyelenggara pemilu.

Adapun pemilu yang berintegritas syaratnya adalah kepastian hukum, independensi dan profesional, menjaga suara rakyat, peserta pemilu taat dengan regulasi, partisipasi masyarakat serta penegakan hukum sesuai aturan peraturan pemilu.

Menurutnya Pemilu ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP, dimana data data Bawaslu adalah sebagai penyeimbang didalam sentragakumdu.

Diperlukan sinergitas penyelenggara pemilu, yang taat aturan sesuai adanya evolusi kelembagaan pengawas pemilu sekarang ini.(**)

LEAVE A REPLY