Beranda Headline Bawaslu DKI Jakarta Gelar Rakor Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wapres, DPR, DPD...

Bawaslu DKI Jakarta Gelar Rakor Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wapres, DPR, DPD dan DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilu 2024

74
0
BERBAGI

Oase,JAKARTA--Dalam rangka peningkatan kapasitas dan penguatan pengawas Pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menggelar Rapat Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR,DPD dan DPRD , menjadi tanggung jawab utama bagi Badan Pengawas Pemilu se Provinsi DKI Jakarta dari tingkat Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan hingga tingkat Kelurahan untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wapres serta Anggota DPR,DPD dan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Pemilu 2024 pada hari Rabu,20 Desember 2023 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta Pusat.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Munandar Nugraha selaku ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Totok Hariyanto selaku anggota Bawaslu RI

Munandar menyampaikan bahwa teman-teman Bawaslu dan Panwas
se Provinsi DKI siap menjaga dan mengawal demokrasi di provinsi Ibukota DKI Jakarta

“Di pundak anda-anda sekalianlah demokrasi di DKI Jakarta dititipkan untuk berjalan dengan baik dan lancar,” katanya

Mengutip dari Cak Totok anggota Bawaslu RI, “Bahwa Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam) merupakan ujung tombak dalam mengawal demokrasi,” ungkapnya. Artinya, untuk urusan pemilu, Panwascam garda paling depan sebagai aparat penegakan demokrasi.

“Menjadi Panwascam adalah sebuah kehormatan yang diberikan negara kepada anda. Dan Negara percaya bahwa anda dapat berkontribusi dan menciptakan alam demokrasi yang sehat,”

Sambutan Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono SH sekaligus membuka acara, beliau memaparkan bahwasanya beliau memberikan apresiasi kepada seluruh panwas Se DKI Jakarta, karena panwas ini adalah orang terhormat yang berjuang dan Panwas Se DKI ini sangat luar biasa menurutnya.

Kita bukan pengamat politik, melainkan kita penyelenggara pejuang yang terhormat dan harus menjaga sikap kita sebagai pelaksana peraturan perundang undangan.

Ucapan dan tindakan serta gerakan Bawaslu harus netral menurut Pak Totok.

Ujung tombak pengawasan berada di Panwas kecamatan. Untuk itu harus ada penelusuran yang dilakukan sampai ditindak lanjuti. Forum tertinggi adalah melalui mekanisme rapat pleno maka kolektif kolegial.

Ambil alih untuk koreksi tetapi tetap putusannya adalah melalui pleno.
Menurut Totok BAWASLU juga mengawasi netralitas TNI Polri, dengan menggunakan kebijakan sesuai aturan perundang-undangan.

Bawaslu juga memiliki kewenangan menentukan apakah pelanggaran atau bukan pelanggaran tidak ada intervensi dari manapun.

Harapan Pak Totok adalah Bawaslu menjaga soliditas dengan saling suport. Kembalikan uang negara tidak perlu kegiatan yang menumpuk, jika perlu dikembalikan yah harus dikembalikan, menurutnya berarti perencanaannya kurang bagus.

Memang mendset mengembalikan uang negara itu sulit, namun menurutnya harus diupayakan karena sisa anggaran harus dikembalikan, jangan sampai pemilu selesai peserta sudah terpilih kita malah diperiksa BPK maupun KPK soal keuangan.

Sebelumnya Satria Dayan Kerti selaku Kepala bagian Administrasi mengatakan acara ini untuk penguatan kapasitas panwaslu ,silaturahmi dan menghadirkan panwaslu kecamatan se DKI Jakarta , Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI), Poros Wartawan Jakarta serta Mahasiswa dan unsur media.

Adapun dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber Dr, Heri Hardiawanto S Pd, MSi selaku Dekan FISIP Universitas Al Azhar Indonesia, serta Muhammad Ihsan Maulana selalu Peneliti Perludem.

Dr, Heri Hardiawanto S PD, MSi memaparkan materinya beliau mengatakan bahwa kita berada di pemilu yang ke 13.

Pengaturan Pemilu dan Pemilihan, menurutnya kita adalah bagian dari Demokrasi.

Menurutnya pemilu akan digelar 14 Februari 2024 mendatang dengan peserta pemilu dengan jumlah 18 partai politik dan ada 3 pasang calon presiden dan wakil presiden.

Menurutnya fenomena black Champaign sering terjadi di masyarakat untuk itu mereka perlu dirangkul.

Untuk DKI maka perlu pendekatan kultural dimana DKI ini memiliki masyarakat yang kompleks. Maka Bawaslu harus menyiapkan diri terkait pelanggaran pelanggaran pemilu yang terjadi sampai ke pemutusan perkara.

Potensi kecurangan bisa saja terjadi dalam 75 hari kedepan, untuk itu perlu pengawasan yang masif.

Bersama Rakyat awasi pemilu,Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. (**)

LEAVE A REPLY