Beranda Peristiwa Banjir Terjang Sultra, Politisi PDIP Ini Minta Gubernur Audit Izin Penggunaan Lahan

Banjir Terjang Sultra, Politisi PDIP Ini Minta Gubernur Audit Izin Penggunaan Lahan

70
0
BERBAGI

OASENEWS.com – Hujan deras yang mengguyur wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak Sabtu (1/6/2019), menyebabkan 4 kabupaten terendam banjir, antara lain Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, dan Konawe Selatan.

Banjir menerjang wilayah pemukiman, pertanian dan fasilitas publik yang berada di wilayah rendah. Tercatat, ribuan unit rumah dan ribuan hektare sawah terendam yang disebabkan air sungai meluap. Akibatnya, puluhan ribu warga harus mengungsi.

Terkait hal itu, politisi PDI Perjuangan, Oheo Sinapoy meminta Gubernur Sultra Ali Mazi untuk melakukan audit ulang atas pemberian izin penggunaan lahan di Sultra yang diduga kuat menjadi penyebab terjadinya banjir.

“Banyak hal yang mungkin dilupakan oleh daerah dalam membangun misal sesuai tata ruang dan wilayah, pembangunan pemukiman penduduk, perijinan lahan perkebunan luas sawit dan tambang boleh jadi mendapat perhatian khusus melakukan pembangunan daerah tersebut,” kata Oheo dalam rilis yang diterima redaksi.

Ia mendesak Ali Mazi agar menindak tegas kepala daerah yang memberikan izin penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya. Terlebih, pembukaan lahan untuk swasta tersebut belum tentu memberikan manfaat terhadap warga.

“Saatnya gubernur Ali Mazi memperbaiki dan menindak tegas para kepala daerah yang dahulu memberikan perijinan pembukaan lahan perkebunan berlebihan dan perijinan pertambangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan peraturan yang berlaku, mengingat Ali Mazi bukanlah rezim gubernur yg merusak wilayah Sultra dalam 10 tahun terakhir ini,” ujar mantan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu.

Tak hanya kepala daerah, Ali Mazi juga ditantang untuk berani melawan para mafia lahan. “Gubernur Ali Mazi harus berani melawan mafia perkebunan dan pertambangan dan mengaudit para kepala kepala daerah yang 10 tahun memberikan ijin-ijin tersebut,” ujarnya.

Oheo juga mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak-pihak yang melakukan pembangunan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. “Dalam UU no 24 tahun 2007, diingatkan juga pasal 75 ayat 1, 2 dan 3 pidana bagi MEREKA yang lalai melakukan pembangunan penuh resiko,” katanya.

Terkait bencana yang sudah terjadi, Oheo meminta pemprov Sultra dan pemerintah kabupaten terdampak banjir untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat yang cepat dan terukur.

Dengan demikian, katanya, diharapkan dapat mengurangi korban jiwa dan mengantisipasi bencana banjir yang terjadi dengan kerugian materil dan jiwa sebenarnya dapat dihindari sejak proses awal pembangunan daerah.

LEAVE A REPLY